Kemiskinan Multidimensional: Lapisan Problematika Desa Patrol Baru
Kemiskinan bukan fenomena yang disebabkan oleh satu faktor, melainkan konflik multidimensional. Didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam pemenuhan kebutuhan pokok baik makanan maupun non-makanan. Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai hilangnya kesejahteraan yang mengakar pada terbatasnya kesejahteraan itu sendiri (World Bank, 2010). Kemiskinan multidimensional memperluas pengertian kemiskinan itu sendiri, tidak hanya didasari oleh faktor moneter seperti pendapatan dan konsumsi, tetapi juga terbatasnya akses ke pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (Tsui, 2002). Pada tahun 2010, Oxford Poverty and Human Development (OPHI) bersama United Nations Development Program (UNDP) mengembangkan konsep Multidimensional Poverty Index (MPI) yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standard of living.
Per Maret 2025, persentase kemiskinan Indonesia mencapai angka 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa dari total keseluruhan penduduk sebesar 7,92% (BPS, 2025). Provinsi Jawa Barat sendiri mencapai persentase kemiskinan sebesar 7,92%, yang mana lebih rendah daripada rata-rata nasional. Meskipun demikian, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua setelah Jawa Timur secara absolut yaitu sebanyak 3,65 juta jiwa (BPS, 2025). Selain masalah kemiskinan, Jawa Barat juga dihadapi ketimpangan dan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dengan tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 6,76% dan 8,15% (BPS, 2025). Persebaran wilayah kemiskinan Jawa Barat bervariasi dengan posisi tertinggi mencapai persentase 11,02% diduduki oleh Kabupaten Indramayu.
Patrol Baru merupakan salah satu desa dalam Kecamatan Patrol dengan jumlah populasi sebanyak 5.426 jiwa (BPS, 2025). Meskipun lokasi geografisnya dekat dengan daerah pesisir, mata pencaharian utama masyarakat desa Patrol Baru justru didominasi oleh sektor pertanian dan agrikultur, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta sebagian kecil lainnya memilih bekerja di luar negeri. Desa Patrol Baru menjadi salah satu contoh daerah yang menghadapi masalah kemiskinan multidimensional. Mayoritas masyarakat desa Patrol Baru mengandalkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) setempat yang berperan sebagai kaki tangan Kementerian Sosial. Puskesos desa Patrol Baru menyediakan beberapa jenis layanan sosial seperti bulog dari kementerian sosial, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra), serta pembuatan Surat Keterangan Miskin (SKTM). Dalam penyaluran Bantuan Sosial tersebut terdapat konflik di mana sering kali tidak tepat sasaran dan banyak dari warga desa Patrol Baru memiliki kecenderungan untuk merasa mereka berhak atas bantuan sosial tersebut.
Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem relevan untuk pemecahan kemiskinan multidimensional di desa Patrol Baru yang mana meliputi: 1) Mengurangi kantong kemiskinan; 2) Mengurangi beban pengeluaran; dan 3) Meningkatkan pendapatan. Ketiga strategi tersebut dapat mengantarkan masyarakat rentan miskin dan masyarakat di bawah garis kemiskinan menuju kemandirian.
Dalam strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, stakeholder atau pihak yang berwenang setempat bisa memfasilitasi desa Patrol Baru dengan bantuan/jaminan sosial. Untuk mengupayakan peningkatan dalam penargetan program Bantuan Sosial baik tunai maupun non-tunai, diperlukan pembenahan kebijakan dan tata kelola termasuk pembaruan dan integrasi data berbasis nomor identifikasi nasional, mekanisme seleksi berbasis data yang meminimalkan diskresi lokal, transparansi penyaluran program, sistem pengaduan yang responsif, dan perlindungan privasi yang kuat (Subekti dan Kensiwi, 2025).
Selain pengurangan beban pengeluaran masyarakat, pemerintah bisa mengintervensi melalui strategi peningkatan pendapatan. Dengan hasil agrikultur yang melimpah dan maraknya UMKM, pemerintah daerah setempat bisa memanfaatkan hal tersebut dengan meningkatkan literasi keuangan dan edukasi perbankan. Literasi keuangan adalah salah satu faktor fundamental dibalik peningkatan akses pembiayaan yang mana turut berperan dalam kemajuan UMKM (Susanti et al., 2025). Meningkatkan peran sektor industri dan agrikultur dalam roda perekonomian juga berpeluang menurunkan kemiskinan (Fauzi et al., 2022).
Referensi
Fauzi, A. S., Runtiningsih, S., & Hidayat, F. (2022). Determinants of Poverty in Indonesia and its Policy Implications, Multidimensional Approach to Measuring Poverty. JOVISHE : Journal of Visionary Sharia Economy, 01(01), 11–23.
Subekti, F. R., & Kensiwi, N. (2025). Optimizing Policies for the Distribution of Social Assistance (BANSOS) and Direct Cash Transfers (BLT) to Ensure Targeting Accuracy and Improve Economic Welfare. Journal Governance Bureaucratic Review, 2(3), 158–170.
Susanti, M., Samara, A., & Sulistiyowati, R. (2025). ANALISIS LITERASI KEUANGAN TERHADAP AKSES PEMBIAYAAN DAN PERTUMBUHAN UMKM DI KOTA TANGERANG. Jurnal Pembangunan Kota Tangerang, 3(2), 97-107.
Tsui, K. (2002). Multidimensional Poverty Indices. Journal of Social Choice and Welfare, 19. 69–93.
Komentar
Posting Komentar